Samarinda – Uang rakyat yang tak terpakai kembali jadi sorotan. Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kalimantan Timur, Damayanti, menyuarakan kekhawatirannya atas kembali munculnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) dalam jumlah besar. Ia mengingatkan agar kasus serupa tidak terulang pada akhir tahun anggaran 2025, setelah sebelumnya tercatat Silpa mencapai Rp2,5 triliun di tahun 2024.
“Silpa sebesar Rp2,5 triliun itu bukan angka kecil. Ada hak masyarakat yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan mereka, namun tertunda pelaksanaannya,” kata Damayanti, Jumat (20/6/2025).
Menurutnya, angka tersebut menunjukkan ketidakmaksimalan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang berdampak langsung pada tertundanya manfaat bagi masyarakat luas. Ia menilai anggaran sebesar itu seharusnya bisa dimanfaatkan untuk sektor-sektor vital, seperti pendidikan, yang saat ini masih memerlukan perhatian besar.
“Kalau kita lihat, misalnya di Balikpapan, banyak sekolah yang masih kekurangan ruang belajar dan fasilitas penunjang lainnya. Ini tentu sangat disayangkan jika anggaran yang tersedia justru menjadi Silpa,” ungkap Damayanti.
Fraksi PKB, lanjutnya, mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk memperbaiki sistem perencanaan dan penganggaran agar lebih tajam dan tepat sasaran. Menurut Damayanti, tingginya Silpa tiap tahun mencerminkan adanya kelemahan mendasar dalam menyusun program yang benar-benar berdasarkan kebutuhan riil masyarakat.
“Kami berharap ke depan pemerintah provinsi bisa lebih jeli dan realistis dalam menyusun program. Jangan sampai hak masyarakat hanya terhenti di atas kertas karena programnya tidak bisa dieksekusi,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa Silpa yang sudah ada harus bisa dimaksimalkan pemanfaatannya dalam APBD Perubahan, dengan fokus pada sektor-sektor yang langsung menyentuh kepentingan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.
“Fraksi PKB akan mengawal dengan serius agar sisa anggaran ini bisa dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk program nyata. Bukan hanya jadi angka dalam laporan keuangan,” tutupnya tegas.
Sorotan ini menjadi alarm penting bagi Pemerintah Provinsi Kaltim untuk tidak mengulangi pola lama. Rakyat berharap anggaran tak hanya disusun dengan baik, tapi juga dijalankan dengan tangkas. (ADV).
