Firnadi: Jangan Biarkan Perusda Jadi Beban, Harus Produktif

Firnadi Ikhsan, Ketua Fraksi PKS DPRD Kaltim saat diwawancarai di Gedung E DPRD Kaltim.
Firnadi Ikhsan, Ketua Fraksi PKS DPRD Kaltim saat diwawancarai di Gedung E DPRD Kaltim, Senin (26/5/2025)

Samarinda – Di tengah meningkatnya tekanan fiskal dan kebutuhan pembangunan, Firnadi Ikhsan, Ketua Fraksi PKS DPRD Kalimantan Timur, menyoroti lemahnya peran Perusahaan Daerah (Perusda) dalam mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menilai saat ini banyak Perusda yang belum menjalankan fungsi strategis secara maksimal.

“Perusda ini dibentuk untuk hasilkan PAD, tapi juga punya tanggung jawab memberikan layanan strategis, seperti air bersih atau dukungan pertanian,” ujar Firnadi saat diwawancarai di Gedung E DPRD Kaltim, Senin (26/5/2025).

Menurutnya, Kalimantan Timur memiliki sumber daya alam (SDA) melimpah, dari tambang, laut, hingga perkebunan. Namun, potensi itu belum sepenuhnya digarap Perusda sebagai kekuatan ekonomi daerah.

“Kalau bicara SDA, Kaltim ini salah satu pemilik terbesar. Tapi sayangnya belum diimbangi dengan optimalisasi dari BUMD kita,” tegas Firnadi.

Ia menyebutkan, sejumlah masalah mendasar seperti ketidakjelasan regulasi, keterlambatan transisi dari Perusda ke Perseroda, serta kurangnya kepemimpinan bisnis yang kompeten menjadi penghambat utama kinerja BUMD.

“Leadership itu krusial. Kita butuh orang-orang yang benar-benar paham bisnis, bukan hanya pengisi jabatan,” ujarnya.

Firnadi juga menyoroti bahwa banyak Perusda belum mengantongi izin usaha lengkap, sehingga operasional bisnisnya tidak bisa berjalan maksimal. Ia menegaskan pentingnya profesionalisme dan tata kelola yang sehat, termasuk dalam aspek pelaporan keuangan dan evaluasi kinerja rutin.

Lebih jauh, ia meminta sinergi nyata antara eksekutif dan legislatif, serta penguatan peran pemerintah provinsi dalam mendampingi BUMD. Menurutnya, jika dikelola dengan benar, Perusda bisa menjadi pilar ekonomi yang mandiri tanpa harus membebani masyarakat.

“Kalau Perusda berhasil, kita bisa meningkatkan PAD tanpa perlu menambah pajak,” pungkasnya.

Firnadi menutup dengan harapan agar Perusda segera melakukan reformasi menyeluruh, baik dari sisi manajemen, struktur legal, maupun visi bisnis agar benar-benar memberikan manfaat nyata bagi daerah. (ADV).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *