Samarinda – “Literasi adalah penyaring utama di tengah tsunami informasi,” ujar Darlis Pattalongi, politisi Kalimantan Timur yang kini menjabat Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim. Ia menilai bahwa kemampuan memilah informasi menjadi keterampilan mendesak yang harus dimiliki masyarakat di era digital yang kian bebas dan tak terbendung.
Dalam wawancara yang dilakukan belum lama ini, Darlis menyoroti betapa derasnya arus informasi yang masuk ke ruang publik. Namun, menurutnya tantangan utama bukan sekadar volume informasi, melainkan kemampuan publik membedakan mana informasi yang valid dan mana yang menyesatkan. Ia menyebut literasi sebagai garda terdepan dalam menjaga masyarakat dari hoaks dan manipulasi informasi.
“Sekarang semua orang bisa membuka apa saja, literasilah yang menjadi penyaring. Tanpa itu, publik mudah terombang-ambing oleh informasi yang tak jelas,” tegas Darlis.
Sebagai legislator dari Fraksi PAN-Nasdem, ia menggarisbawahi bahwa penguatan literasi tak bisa dibebankan hanya kepada pemerintah. Darlis mengajak media, perguruan tinggi, dan komunitas untuk berkolaborasi menciptakan budaya literasi yang kuat dan berkelanjutan.
“Ini bukan hanya tugas pemerintah. Media, perguruan tinggi, dan semua pihak harus turun tangan. Kita harus bergandengan agar literasi di Kalimantan Timur bisa terus meningkat,” ujarnya.
Darlis juga menekankan pentingnya membedakan antara minat baca dan kemampuan membaca. Ia menyatakan bahwa meskipun minat baca masyarakat tinggi, kemampuan kritis dalam memahami bacaan masih rendah. Hal ini membuat masyarakat mudah terpengaruh oleh narasi yang tidak berdasar.
“Minat baca kita tinggi. Tapi kemampuan membacanya rendah. Orang suka baca, tapi tidak tahu bacaan itu membawa nilai atau tidak. Di situlah pentingnya penguatan kemampuan literasi,” jelasnya.
Dalam kapasitasnya sebagai anggota Badan Anggaran DPRD, Darlis turut menyuarakan perlunya dukungan anggaran bagi program-program literasi. Ia menyebut contoh program seperti perpustakaan keliling, pojok baca di kelurahan, hingga pelatihan literasi kritis sebagai langkah konkret yang harus didukung secara serius.
“Jangan hanya wacana. Perlu intervensi nyata. Perpustakaan keliling, pojok baca di kelurahan, dan pelatihan menulis atau membaca kritis bisa jadi program konkret,” katanya.
Dengan dorongan regulasi dan pendanaan yang tepat, Darlis yakin peningkatan literasi akan memberikan dampak besar terutama bagi masyarakat di wilayah pesisir dan pedalaman Kalimantan Timur.
“Kalau kita ingin generasi tangguh menghadapi zaman digital, kita mulai dari literasi. Itu modal untuk membentuk karakter, daya nalar, dan integritas masyarakat,” pungkasnya. (ADV).
