Samarinda – Komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terhadap pendidikan kembali ditegaskan melalui peningkatan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) tahun ini. Dalam Rapat Paripurna ke-22 yang digelar Rabu (9/7/2025), Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menyampaikan bahwa BOSDA mengalami kenaikan signifikan untuk jenjang SD dan SMP.
“Untuk tingkat SD sekarang jadi Rp1 juta per siswa, naik dari sebelumnya Rp750 ribu. Sedangkan untuk SMP, naik dari Rp1 juta menjadi Rp1,5 juta. Ini belum termasuk bantuan seperti seragam gratis,” jelas Agusriansyah.
Ia menambahkan bahwa kenaikan ini mencerminkan keseriusan Pemprov Kaltim dalam meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah. Namun ia mengingatkan pentingnya sinkronisasi data agar bantuan benar-benar tepat sasaran.
Lebih lanjut, Agusriansyah menjelaskan bahwa program “Gratis Sekolah” merupakan kebijakan provinsi yang terpisah dari skema beasiswa pemerintah kabupaten/kota atau lembaga lainnya. Program ini menyasar jenjang SMA, SMK, hingga sebagian pendidikan tinggi.
“Gratis Sekolah ini adalah program provinsi, bukan program pemerintah kabupaten/kota. Tidak ada kaitan langsung dengan beasiswa dari PKP,” ujarnya.
Ia memastikan bahwa penerima Gratis Sekolah tetap dapat menerima BOSDA, selama tidak menerima beasiswa ganda yang melanggar aturan teknis. BOSDA disalurkan langsung ke sekolah, sedangkan Gratis Sekolah ditujukan untuk membiayai kebutuhan siswa secara langsung, seperti uang sekolah.
“Gratis Sekolah itu punya aturan, misalnya tidak boleh menerima beasiswa ganda. Tapi BOSDA tetap diberikan karena fungsinya berbeda,” tambahnya.
Agusriansyah juga menyoroti pentingnya data akurat dalam pelaksanaan program bantuan pendidikan. Ia menyebut lemahnya basis data sebagai tantangan yang perlu segera dibenahi agar distribusi bantuan adil dan tepat sasaran.
“Semua harus berbasis data. Kita tidak bisa hanya mengandalkan argumen. Apalagi untuk program sebesar ini, transparansi sangat penting,” katanya.
Ia berharap koordinasi antara Dinas Pendidikan Provinsi dan instansi di kabupaten/kota diperkuat agar tidak terjadi tumpang tindih atau kecemburuan sosial di lapangan. Sebagai legislator yang membidangi pendidikan, Agusriansyah mengapresiasi alokasi anggaran khusus untuk pendidikan, namun juga mengingatkan agar pemerintah tidak lengah.
“Pendidikan ini investasi jangka panjang. Kita perlu konsisten menjaga komitmen, terutama dalam pendanaan dan peningkatan kualitas guru,” pungkasnya. (ADV).
