Samarinda – Dari lubang bekas tambang menuju ladang harapan, itulah gambaran ambisi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang kini menyasar Kutai Kartanegara (Kukar) sebagai pusat lumbung pangan regional. Program ini menjadi bagian dari rencana besar untuk mengembalikan fungsi lahan kritis, terutama di wilayah Tenggarong Seberang, sebagai penopang ketahanan pangan dan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) masa depan.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Muhammad Husni Fahruddin, menyatakan bahwa pemulihan lahan eks tambang ini sudah menjadi bagian dari pembicaraan strategis bersama Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dan Menko Pangan Zulkifli Hasan. Kukar dirancang sebagai proyek percontohan pertanian luas, sejalan dengan pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Target kita mengembalikan lahan-lahan kritis menjadi lahan pertanian produktif. Kami sudah banyak diskusi dengan para pengusaha tambang agar mendukung proses reklamasi,” ungkap Husni pada Senin (26/5/2025) kemaren.
Namun, ia mengakui bahwa proses reklamasi bukanlah pekerjaan ringan. DPRD Kaltim juga membuka opsi pemanfaatan alternatif terhadap lahan bekas tambang, termasuk menjadikannya kawasan konservasi atau objek wisata edukatif yang tetap memperhatikan produktivitas dan nilai ekonomis.
Program swasembada pangan ini juga didorong untuk masuk dalam skema ekstensifikasi pendapatan daerah, sesuai dengan visi program unggulan Gubernur Rudy Mas’ud, yakni Gratispol dan Justpol. Menurut Husni, keberhasilan program tidak cukup hanya bergantung pada konsep, tetapi juga pada penyelarasan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Kalau tidak dipercepat, maka kejadian lima tahun lalu akan terulang lima tahun ke depan. Kita butuh intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan dari sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan,” tegasnya.
Selain pertanian, potensi lokal seperti kopi juga menjadi sorotan. Husni menyebut kopi dari daerah seperti Marangkayu, Jonggon, dan Lokulu di Kukar sebagai komoditas unggulan yang belum tergarap maksimal.
“Kalau dikembangkan dengan benar, kopi Kaltim bisa menyamai Kopi Kintamani dari Bali,” ujarnya optimis.
DPRD Kaltim pun menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap proses reklamasi, baik dari sisi lingkungan maupun aspek hukum. Suksesnya program ini, kata Husni, akan bergantung pada kemauan politik dan kolaborasi kuat antara Pemprov dan DPRD. (ADV).
