SAMARINDA- Pemerataan akses dan kualitas pendidikan masih menjadi pekerjaan besar di Kalimantan Timur (Kaltim), terutama di wilayah dengan tantangan geografis seperti Kabupaten Kutai Timur (Kutim).
Wakil Bupati Kutim H Mahyunadi, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menyelaraskan arah kebijakan pendidikan nasional dan provinsi demi mengatasi kesenjangan pendidikan yang masih nyata di berbagai pelosok.
Pernyataan tersebut disampaikan Mahyunadi saat menghadiri kegiatan dialog pendidikan bersama Materi Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia (Mendikdasmen RI) Abdul Mu’ti, di Pendopo Lamin Odah Etam, Kompleks Gubernuran Kaltim di Samarinda, Jumat (13/6/2025) malam. la, hadir mewakili Bupati Kutim H Ardiansyah Sulaiman.
“Sejauh ini Pemkab Kutim mendukung penuh arah kebijakan pendidikan nasional dan provinsi. Prinsipnya, apa pun yang bertujuan menghapus kesenjangan akses dan mutu pendidikan, kami dukung penuh,” kata Mahyunadi kepada wartawan usai acara.
Menurut Mahyunadi, salah satu program yang menjadi atensi bersama adalah sekolah gratis atau di tingkat Pemprov Kaltim adalah “Gratis Pol”.
Untuk jenjang SMA dan SMK sederajat yang menjadi kewenangan provinsi, Kutim siap bersinergi mendukung penuh kebijakan ini. Di sisi lain, kewenangan daerah pada jenjang pendidikan
dasar seperti SD dan SMP terus dimaksimalkan melalui berbagai program pendukung, seperti penyediaan sarana dan prasarana, subsidi operasional melalui dana BOS (bantuan operasional sekolah) serta program beasiswa.
Tak hanya itu, perhatian terhadap pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga taman kanak-kanak juga kita kuatkan.
“Termasuk dua kampus milik Pemkab Kutim, STIPER dan STAIS, terus kami dorong agar menjadi pilar pendidikan tinggi lokal yang berdaya saing.” jelasnya.
Mahyunadi juga merespons positif rencana Pemerintah Pusat yang berencana akan mendistribusikan guru aparatur sipil negara (ASN) ke seluruh pelosok, termasuk ke sekolah swasta.
Menurutnya, hal ini merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa seluruh anak bangsa mendapat pengajaran yang layak, tanpa diskriminasi.
“Kalau pusat menugaskan guru-guru ASN hingga ke sekolah swasta, dan ketentuannya memungkinkan, Kutim bisa saja melaksanakan itu. Kita siap menyesuaikan ujarnya.
Soal kesejahteraan guru, Pemkab Kutim pun tak tinggal diam. Program peningkatan tunjangan, insentif khusus daerah terpencil, hingga pelatihan peningkatan kompetensi akan tetap dijalankan secara berkelanjutan.
Mahyunadi menegaskan bahwa kualitas pendidikan tak bisa dicapai jika tenaga pendidik tidak diberikan jaminan kesejahteraan yang layak.
“Bagi siswa, kita tetap gratiskan sekolah, seragam, hingga buku. Itu komitmen kami sejak lama. Dan ini akan terus berjalan” kata dia.
Mengenai tantangan pemerataan sarana-prasarana pendidikan dan penyebaran guru di Kutim yang memiliki wilayah sangat luas dan terdiri dari banyak desa terpencil, Mahyunadi tetap optimistis.
la meyakini dengan kolaborasi antara program pusat, provinsi, dan kabupaten, kendala ini bisa diatasi secara bertahap namun pasti.
“Optimis lah tentu optimis. Kalau tidak mau mewujudkan pemerataan itu, bubarkan saja pemerintah” tegas Mahyunadi, dengan nada serius.
Pernyataan tersebut menggambarkan semangatyang kuat dari pemerintah daerah untuk tidak sekadar menjalankan rutinitas birokrasi, tetapi mendorong reformasi sistem pendidikan yang menyentuh hingga ke akar persoalan. Di tengah berbagai tantangan, Kutim menegaskan bahwa mereka tidak akan menyerah, dan justru memperkuat posisi sebagai daerah yang proaktif dalam mengejar keadilan pendidikan.
Dengan komitmen semacam ini, cita-cita Indonesia Emas 2045 dan visi Kutim Hebat dalam bidang pendidikan bukan sekadar slogan. Kutim memberi sinyal bahwa daerah bisa menjadi ujung tombak pelaksana mimpi besar itu, asal ditopang dengan sinergi, semangat, dan strategi yang tepat. (*)
