Samarinda – “Pendidikan yang baik tak harus mahal,” ungkapan itu menjadi semangat yang dibawa Yuli Wulandari, pendiri Al Haqie Edu Kukar, saat menyampaikan aspirasinya kepada Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kalimantan Timur dalam Hari Aspirasi, Selasa (17/6/2025).
Dalam forum yang digelar di gedung DPRD Kaltim, Yuli mengajukan permohonan dukungan terhadap program pendidikan berbasis Al-Qur’an dan pelajaran umum yang ia rintis di wilayah Kutai Kartanegara (Kukar). Ia menekankan pentingnya keterlibatan legislatif dalam menyokong pendidikan non-formal yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.
“Kami berharap Fraksi PKS bisa mendukung pemuda-pemudi Kukar agar program pendidikan lebih maju dan menyentuh kebutuhan masyarakat,” kata Yuli dalam pertemuan tersebut.
Al Haqie Edu sendiri merupakan lembaga pendidikan yang berfokus pada pengajaran bina tulis Qur’an dan pelajaran umum seperti bimbingan belajar. Program ini saat ini telah berjalan di Kecamatan Tenggarong, Tenggarong Seberang, dan Loa Kulu, dengan rentang peserta dari TK hingga SMA. Menurut Yuli, minat masyarakat sangat tinggi, terbukti dari kesiapan 27 pemuda sebagai pengajar di berbagai wilayah Kukar.
Ia juga menyatakan niat untuk membawa program tersebut ke ajang Pemuda Pelopor Dispora Kaltim. “InsyaAllah saya akan membawa Al Haqie Edu ke ajang Pemuda Pelopor Dispora Kaltim karena sejalan dengan program Pemkab Kukar seperti Etam Mengaji dan Satu Desa Satu Hafidz,” ujarnya dengan penuh harap.
Ketua Fraksi PKS DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, menyambut aspirasi tersebut dengan positif. Menurutnya, gerakan Yuli dan Al Haqie Edu menunjukkan dedikasi pemuda dalam menciptakan pendidikan yang terjangkau dan efektif.
“Mbak Yuli ini punya gagasan bahwa kualitas pendidikan tidak harus dari sekolah mahal. Beliau memanfaatkan pembelajaran luar sekolah seperti bimbel, yang terbukti efektif mencerdaskan anak di luar jam belajar,” ujar Firnadi.
Ia menambahkan bahwa program seperti ini bisa disinergikan dengan kebijakan pemerintah, termasuk bantuan dari APBD melalui program GratisPol dan JosPol.
“Pemerintah daerah dapat menyalurkan bantuan melalui APBD. Tinggal masyarakat menyiapkan persyaratannya agar bisa mengaksesnya,” tegas Firnadi.
Dengan dukungan legislatif dan potensi sumber daya yang dimiliki, program pendidikan yang diusung Al Haqie Edu Kukar diharapkan bisa menjadi pendorong percepatan peningkatan kualitas pendidikan non-formal di Kutai Kartanegara secara berkelanjutan. (ADV).
