Samarinda, 21 Agustus 2025 – Komitmen DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Bumi Etam semakin terlihat nyata. Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kaltim saat ini tengah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Langkah ini dilakukan agar regulasi yang dihasilkan tidak sekadar administratif, tetapi mampu menjawab persoalan nyata dunia pendidikan di Kaltim. Forum pembahasan menghadirkan unsur perguruan tinggi, guru, kepala sekolah, hingga praktisi pendidikan, sehingga masukan yang terkumpul benar-benar komprehensif dan representatif.
Sentuh Persoalan Mendasar Pendidikan
Wakil Ketua Pansus, Dr. Agusriansyah Ridwan, S.IP., M.Si, menegaskan bahwa pendidikan adalah fondasi pembangunan jangka panjang. Oleh karena itu, Ranperda harus menyentuh persoalan mendasar, mulai dari kualitas tenaga pendidik, kesejahteraan guru, hingga pemerataan akses pendidikan di daerah yang sulit dijangkau.
“Pendidikan di Kaltim menghadapi realitas yang kompleks. Ada guru honorer yang masih belum sejahtera, ada sekolah di daerah 3T (terdepan, tertinggal, terluar) yang minim fasilitas, dan ada pula tantangan kualitas lulusan dari Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). Ranperda ini harus responsif terhadap kondisi nyata di lapangan, bukan sekadar normatif,” ujar Agusriansyah.
Dorong Kompetensi Lokal
Agusriansyah juga menekankan pentingnya memasukkan aspek kompetensi lokal dalam sistem pendidikan. Sertifikasi berbasis kearifan dan kebutuhan daerah diyakini mampu melahirkan generasi yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga relevan dengan potensi Kaltim.
Potensi daerah seperti sektor energi, pertanian, perikanan, serta industri kreatif disebut perlu diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan agar lulusan tidak hanya siap bersaing di tingkat nasional, tetapi juga mampu mengembangkan keunggulan lokal.
Fokus Pemerataan Akses Pendidikan
Selain kualitas guru, forum juga menyoroti kesenjangan akses pendidikan di pedalaman. Masih ada anak-anak yang harus menempuh perjalanan jauh hanya untuk bisa bersekolah. Bahkan, beberapa sekolah masih kekurangan tenaga pendidik dan sarana belajar yang layak.
Kondisi ini menjadi perhatian serius DPRD agar Ranperda benar-benar berpihak pada pemerataan, sehingga hak pendidikan bisa dinikmati seluruh anak bangsa, tanpa terkecuali.
“Ranperda ini kami harapkan dapat menjadi dasar sistem pendidikan yang terbuka, adil, dan relevan dengan perkembangan zaman. Lebih dari itu, regulasi ini juga harus membentuk kepribadian anak bangsa. Kita tidak hanya ingin generasi yang pintar, tetapi juga berkarakter,” tambah Agusriansyah.
Proses Inklusif dan Partisipatif
DPRD Kaltim memastikan pembahasan Ranperda dilakukan secara inklusif. Agenda ke depan akan dilanjutkan dengan uji publik, konsultasi lintas sektor, hingga diskusi bersama pemangku kepentingan di daerah-daerah.
Melalui mekanisme partisipatif ini, DPRD berharap masukan dari masyarakat dapat memperkuat posisi Ranperda sebagai payung hukum penyelenggaraan pendidikan di Kalimantan Timur.
Optimisme untuk SDM Unggul
Agusriansyah optimis, Ranperda yang dirancang dengan cermat dan melibatkan semua pihak dapat menjadi pijakan kuat dalam mewujudkan pemerataan pendidikan, peningkatan kualitas guru, dan pembentukan sumber daya manusia yang unggul serta berdaya saing.
“Pendidikan bukan hanya soal ruang kelas dan kurikulum. Ia adalah investasi jangka panjang untuk peradaban. Karena itu, Ranperda ini harus benar-benar menyentuh hati masyarakat dan mampu menjawab kebutuhan anak bangsa,” tegasnya.
Menuju Indonesia Emas 2045
Dengan langkah progresif ini, DPRD Kaltim menegaskan komitmennya untuk menghadirkan kebijakan yang berpihak pada rakyat. Kehadiran Ranperda diharapkan mampu mencetak generasi penerus yang siap menghadapi tantangan masa depan, sekaligus menjadi bagian penting dari visi Indonesia Emas 2045.(ADV)
