Samarinda – Menjadi daerah yang berhasil mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) seharusnya tidak berujung pada pengurangan dukungan anggaran dari provinsi. Hal ini disampaikan oleh Agusriansyah Ridwan, anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur sekaligus Wakil Ketua Bapemperda dan Sekretaris Fraksi PKS DPRD Kaltim. Legislator dari Daerah Pemilihan VI (Bontang, Kutim, Berau) ini menekankan perlunya bentuk apresiasi nyata bagi daerah yang mampu mengalokasikan anggaran demi pelayanan kesehatan gratis.
Agusriansyah menyampaikan, daerah seperti Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Timur yang telah mencapai cakupan UHC seharusnya mendapat penghargaan dari Pemprov Kaltim. Salah satu bentuknya, menurut dia, adalah menjaga kesinambungan alokasi dana provinsi yang tetap, meskipun daerah tersebut telah mandiri dalam hal pembiayaan BPJS.
“Harusnya mereka diberi reward. Jangan sampai anggaran yang mereka keluarkan dalam rangka untuk pemenuhan UHC malah tidak mendapat support lagi dari provinsi,” kata Agusriansyah saat ditemui pada Senin (26/5/2025).
Ia menegaskan bahwa dana yang biasanya dialokasikan untuk pembiayaan BPJS bisa tetap diberikan ke daerah, tetapi dengan fleksibilitas penggunaan yang lebih luas. Anggaran itu bisa dialihkan untuk mendukung sektor lain di bidang kesehatan, seperti peningkatan fasilitas, pelatihan tenaga medis, atau program pencegahan penyakit.
“Kalau mereka UHC-nya itu dalam rangka pemenuhan BPJS, pelayanan secara otomatis dilakukan oleh pemerintah. Kalau bisa angkanya itu minimal sama, tetap diberikan. Biarlah mereka menggunakan di kegiatan lain, yang mungkin bukan dalam bentuk pengganti BPJS,” jelasnya.
Menurutnya, bentuk dukungan ini penting agar motivasi daerah dalam menyejahterakan masyarakatnya tetap tinggi. Ia juga mengingatkan bahwa capaian UHC membutuhkan upaya fiskal yang tidak sedikit, dan apresiasi dalam bentuk dukungan anggaran adalah wujud nyata dari semangat kolaborasi antarlevel pemerintahan.
Dengan kebijakan seperti ini, diharapkan lebih banyak kabupaten/kota di Kaltim yang terdorong untuk meningkatkan layanan kesehatan dan menuju UHC. Agusriansyah menyebut bahwa keadilan fiskal dan penghargaan atas kinerja daerah merupakan kunci dalam membangun sistem kesehatan yang inklusif dan merata. (ADV).
