Samarinda – Langkah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menaikkan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) hingga Rp1,5 juta per siswa mendapat apresiasi dari Agusriansyah Ridwan, anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur.
Agusriansyah menilai kebijakan tersebut sebagai upaya konkret Pemkab Kutim dalam mendukung akses pendidikan yang lebih merata, khususnya di daerah pedalaman.
“Ini di luar dari bantuan seragam dan kebutuhan sekolah lainnya. Saya kira ini langkah positif yang patut diapresiasi,” ujarnya.
Dengan kebijakan baru ini, siswa SD di Kutim akan menerima bantuan BOSDA sebesar Rp1 juta per tahun, sementara siswa SMP akan mendapat Rp1,5 juta. Tambahan dana ini diharapkan mampu meringankan beban ekonomi keluarga, terutama dari kalangan tidak mampu.
Menurut Agusriansyah, BOSDA adalah bentuk tanggung jawab nyata dalam konteks otonomi daerah untuk mendukung program wajib belajar sembilan tahun. Ia menegaskan bahwa tidak seharusnya lagi ada alasan bagi orang tua untuk tidak menyekolahkan anaknya.
“Dengan adanya BOSDA yang diperkuat, harapannya tak ada lagi alasan bagi orang tua untuk tidak menyekolahkan anaknya karena biaya. Kita ingin semua anak usia sekolah di Kutim bisa mengakses pendidikan dasar secara layak,” tegasnya.
Ia juga menjelaskan perbedaan BOSDA dengan GratisPol, program pendidikan milik Pemprov Kaltim yang ditujukan untuk jenjang SMA/SMK dan pendidikan tinggi.
“Program GratisPol itu dari provinsi, untuk SMA/SMK dan pendidikan tinggi. Jadi tidak berkaitan langsung dengan SD dan SMP. Justru BOSDA ini yang jadi tulang punggung pendidikan dasar di Kutim,” jelasnya.
Namun, ia mengingatkan bahwa peningkatan BOSDA harus diimbangi dengan pembenahan menyeluruh, mulai dari infrastruktur pendidikan, akurasi data siswa, hingga pemerataan layanan di wilayah terpencil.
“Langkah Pemkab Kutim sudah baik. Tapi ini harus dibarengi dengan pembenahan lainnya agar benar-benar menjawab persoalan di lapangan. Kita ingin semua anak di Kutim punya akses pendidikan yang adil dan bermutu,” katanya.
Peningkatan BOSDA ini juga mendapat respons positif dari berbagai pemerhati pendidikan, yang menilai kebijakan ini dapat menjadi solusi jangka pendek untuk menekan angka putus sekolah dan meningkatkan mutu pembelajaran di daerah.
Dengan langkah ini, Kutai Timur menunjukkan komitmen nyata dalam membangun pendidikan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Pelaksanaan kebijakan ini ke depan diharapkan berjalan transparan dan tepat sasaran. (ADV).
