Samarinda – “Kalau tidak sinkron, nanti program hanya jalan sendiri-sendiri,” ujar Agus Aras dengan nada tegas usai rapat Badan Musyawarah DPRD Kalimantan Timur di Gedung E DPRD Kaltim, Senin (30/6/2025). Ketua Fraksi Demokrat-PPP itu menekankan pentingnya keselarasan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur dan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur.
Agus menilai sinkronisasi RPJMD menjadi landasan agar arah pembangunan lima tahun ke depan berjalan linear, saling mendukung, dan tidak tumpang tindih. Ia mengingatkan bahwa Kutai Timur tidak bisa menyusun RPJMD secara terpisah tanpa mengacu pada prioritas provinsi seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kerakyatan.
“RPJMD Kutim harus selaras dengan provinsi supaya arah pembangunannya linear. Kita ingin Kutim betul-betul bergerak sejalan dengan Kaltim,” kata Agus yang merupakan legislator dua periode dari Dapil Bontang, Kutim, dan Berau.
Ia juga menggarisbawahi pentingnya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebagai forum strategis, bukan hanya agenda seremonial. Dalam Musrenbang RPJMD Kutim 2025–2029 yang digelar Kamis (26/6/2025) di Gedung Serba Guna, Bukit Pelangi, Sangatta, Agus hadir bersama sejumlah legislator Dapil VI lainnya seperti Arfan (NasDem), Agusriansyah Ridwan (PKS), Apansyah (Golkar), dan Hj. Sulasih (PKB).
Dalam forum itu, Agus mendorong agar pembangunan tidak hanya difokuskan pada infrastruktur fisik, melainkan lebih menitikberatkan pada pembangunan sumber daya manusia (SDM), termasuk peningkatan akses pendidikan dan layanan kesehatan.
“Kalau mau Kutim maju, SDM harus diperkuat. Harus ada perbaikan kualitas masyarakat,” lanjutnya.
Ia juga menyoroti perlunya koordinasi lintas sektor antara pemerintah kabupaten dan provinsi, termasuk soal pembiayaan dan pembagian tanggung jawab. Menurut Agus, sinergi antarwilayah akan mempercepat realisasi program strategis dan menghindari duplikasi anggaran.
Masyarakat kini, kata Agus, lebih kritis dan tak lagi puas hanya dengan rencana di atas kertas. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa keberhasilan perencanaan harus terukur dan nyata di lapangan.
“Semua perencanaan harus bisa diukur dampaknya. Kalau program provinsi dan kabupaten sudah sejalan, masyarakat yang akan diuntungkan,” pungkasnya.
Agus optimistis, jika semua pihak membuka ruang kolaborasi dan menyatukan arah pembangunan, Kutai Timur akan berkembang lebih cepat dan memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat. (ADV).
