NEWSCAKRAWALA.ID— Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat memperkuat peran kader masyarakat sebagai garda terdepan dalam mencegah Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak serta Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Melalui Dinas DPPKBP3A, ratusan kader PKK, Posyandu, dan Bina Keluarga Balita (BKB) dibekali kapasitas untuk melakukan deteksi dini, respons awal, hingga merujuk korban ke layanan perlindungan yang tepat
Penguatan itu dilakukan dalam Pertemuan Penggerakan dan Pemberdayaan Masyarakat bertema
“Kader Peduli, Keluarga Harmonis, Perempuan dan Anak Terlindungi” yang digelar Senin, 14 September 2026 di Aula Kantor Camat Pasaman.
Hadir Ketua TP PKK sekaligus Ketua P2TP2A Pasbar Ny. Sifrowati Yulianto, Camat Pasaman Hendrizal, Kepala DPPKBP3A Armen, dan psikolog Andhika Anggawira sebagai narasumber.
Keluarga Adalah Benteng Pertama
Ny. Sifrowati Yulianto menegaskan, kader memiliki posisi strategis karena langsung bersentuhan dengan keluarga.
“Para kader diharapkan mampu mengenali tanda-tanda, mengambil inisiatif, dan membantu menangani permasalahan kekerasan di lingkungan masing-masing. Karena keluarga adalah benteng pertama dalam melindungi perempuan dan anak,” ujarnya.
Menurutnya, membangun ketahanan keluarga harus menjadi prioritas utama dalam strategi pencegahan kekerasan. Kepala DPPKBP3A Pasbar, Armen, menekankan pentingnya pencegahan sebelum kekerasan terjadi.
“Dampak kekerasan tidak hanya luka fisik. Ada trauma, gangguan psikis, persoalan sosial, bahkan masa depan anak yang rusak. Kasus yang tercatat belum tentu menggambarkan kondisi sebenarnya,” tegasnya.
Ia mengajak masyarakat tidak diam saat melihat indikasi kekerasan.
“Yang kita bangun bukan hanya pengetahuan, tapi keberanian untuk mencegah, melindungi, dan menghubungkan korban dengan layanan. Kedekatan kader dengan masyarakat adalah modal utama kita,” tambahnya.
Camat Pasaman, Hendrizal mengapresiasi kegiatan ini dan menyebut perlindungan perempuan dan anak bukan hanya tugas pemerintah.
“Perempuan dan anak berhak hidup aman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi. Untuk itu kita butuh kolaborasi pemerintah, keluarga, kader, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen,” katanya.
Pada sesi penguatan, psikolog Andhika Anggawira memaparkan bentuk, faktor risiko, tanda-tanda, dan dampak kekerasan fisik, psikis, seksual, hingga penelantaran.
Para kader juga dilatih langkah respons awal, mekanisme pelaporan, dan alur rujukan agar kasus bisa segera ditangani.
“Kader itu mata dan telinga masyarakat. Dengan ilmu yang tepat, mereka bisa mendeteksi lebih awal dan memastikan korban mendapat pertolongan,” jelas Andhika.
Ia juga menekankan pentingnya komunikasi sehat, pengasuhan positif, dan lingkungan sosial yang mendukung tumbuh kembang anak.
Komitmen Pemkab Pasbar
Melalui penguatan ini, Pemkab Pasbar menargetkan terbentuknya *jejaring pencegahan berbasis masyarakat* yang melibatkan pemerintah, kader, keluarga, dan lingkungan.
Kader tidak hanya jadi pelaksana kegiatan, tetapi juga penggerak, edukator, pendeteksi dini, dan penghubung masyarakat dengan layanan perlindungan.
Ini adalah bagian dari komitmen Pemkab Pasaman Barat untuk memperluas edukasi, memperkuat pencegahan, dan mewujudkan lingkungan yang aman, ramah, serta bebas kekerasan bagi perempuan dan anak.
Penulis Jeni
