NEWSCAKRAWALA.ID – Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Madura Raya menggelar Konsolidasi Akbar II di Kabupaten Pamekasan. Konsolidasi yang mengusung tema “HENTASKAN KEMISKINAN DAN MARGINALISASI PEREKONOMIAN DI PULAU MADURA” ini menjadi forum kajian bersama terkait kondisi sosial ekonomi masyarakat Madura, Sabtu (4/7/2026).
Kegiatan ini dihadiri Ketua Aliansi BEM se-Kabupaten Pamekasan, Sumenep, Sampang, dan Bangkalan. Seluruh Ketua BEM dari berbagai perguruan tinggi di Pulau Madura juga turut hadir dalam forum tersebut.
Ketua Aliansi BEM se-Kabupaten Pamekasan, Juna, dalam forum tersebut menyampaikan bahwa tingginya angka kemiskinan di Madura harus menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten/Kota se-Madura dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
“Rekor angka kemiskinan di Pulau Madura masih sangat tinggi. Ini harus menjadi perhatian utama pemerintah. Kami menilai ada 4 sektor mendasar yang harus segera dibenahi yaitu pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perekonomian,” tegas Juna.
Dalam pertemuan itu menyoroti 4 sektor utama diantara nya adalah
1. Pendidikan
Menurut Juna, kondisi pendidikan di 4 kabupaten di Madura masih belum memadai. Hal itu terlihat dari masih adanya infrastruktur dasar sekolah yang rusak di pelosok, kualitas tenaga pendidik yang belum merata, serta rendahnya angka partisipasi sekolah.
Ia juga menyoroti penyaluran dana BOSP dari jenjang SD hingga SMA. “Bantuan BOSP harus betul-betul dikawal sampai ke siswa sebagai penerima hak. Kami mengutuk keras jika ada penyelewengan atau pemotongan dana untuk kepentingan yang tidak sesuai prosedur,” katanya.
2. Kesehatan
BEM Madura Raya juga mendesak pemerintah untuk menjamin pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.
“Jaminan kesehatan adalah satu-satunya harapan masyarakat miskin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak,” ujarnya.
3. Perekonomian dan KEK
Dalam kajian konsolidasi, mahasiswa Madura mendorong agar Pulau Madura ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sesuai UU No. 11 Tahun 2020.
Juna menyebut Madura memiliki potensi besar di sektor garam dan tembakau. Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Madura merupakan penghasil garam dapur terbesar di Indonesia dengan kontribusi 35 hingga 40 persen dari total produksi garam nasional.
“Dengan potensi sebesar ini, seharusnya pemerintah objektif melihat kelayakan Madura sebagai KEK. Begitu juga dengan tembakau. Tembakau Madura memiliki keunggulan komparatif, tapi petani masih tercekik harga. Pemerintah daerah harus hadir untuk menyejahterakan petani,” tegasnya.
4. Infrastruktur
Terakhir, BEM Madura Raya menyoroti kondisi infrastruktur jalan provinsi di Madura yang rusak dan tidak terawat. Padahal jalan merupakan indikator penting pendorong perekonomian.
“Jika infrastruktur merata, masyarakat akan lebih mudah melakukan niaga, baik di dalam maupun luar Pulau Madura. Jangan biarkan jalan provinsi di Madura terus rusak dan berisiko,” pungkas Juna.
Melalui Konsolidasi Akbar II ini, BEM Madura Raya berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk mengentaskan kemiskinan dan memutus rantai marginalisasi ekonomi di Pulau Madura.
Reporter : Aril
