NEWSCAKRAWALA.ID – Sejak pagi buta, ratusan pasang mata sembab berkumpul di trotoar Jalan Tuanku Imam Bonjol, tepat di depan Kantor Gubernur Sumatera Barat.
Dibawah terik matahari yang membakar aspal, massa yang 90% didominasi ibu-ibu rumah tangga itu berdiri berjam-jam,Selasa 23 Juni 2026.
Mereka tidak datang membawa amarah atau batu. Yang mereka bawa adalah beban: beban perut keluarga, biaya sekolah anak, dan rasa cemas akan masa depan jika tambang rakyat benar-benar ditutup.
Massa aksi berasal dari pelosok Sumbar: Kabupaten Pasaman, Pasaman Barat, Solok, Kabupaten Sijunjung, Kota Solok, Solok Selatan, hingga Dharmasraya. Ada yang datang sejak subuh, menumpang angkutan umum, ada pula yang menggendong balita. Karton bekas mereka sulap jadi spanduk. Tulisan tangan dengan spidol hitam terpampang jelas, salah satunya:
“Tolong Jangan Ditutup. Kalau Tambang Ditutup, Maka Kami Tidak Mampu Membiayai Anak-anak untuk Makan dan Bersekolah.”
Bagi warga kota, tambang mungkin hanya kata di berita atau objek sengketa perizinan. Tapi bagi mereka di lereng Bukit Barisan, tambang rakyat adalah satu-satunya jaring pengaman sosial yang nyata. Saat harga cabai naik, saat sawit anjlok, saat kerja di rantau sulit didapat, lubang tambang lah yang masih memberi upah harian untuk beli beras, minyak, dan bayar SPP.
“Pak Gubernur, kami bukan orang jahat. Kami cuma ibu-ibu yang mau anaknya sekolah sampai SMA, mau dapurnya tetap ngebul tiap pagi,” ucap seorang ibu asal Pasaman Barat, suaranya serak menahan tangis. Wajahnya murung, tapi matanya menatap lurus ke gerbang kantor gubernur. “Tolong lihat kami dari sisi manusia, bukan cuma dari pasal dan aturan di atas kertas.”
Keluhan itu bukan berlebihan. Di banyak nagari, akses ke industri besar atau pabrik hampir nihil. Lahan sempit, modal kecil, dan ijazah rendah membuat tambang rakyat jadi pilihan terakhir yang paling realistis. Sehari menambang, mereka dapat 70 ribu – 100 ribu. Uang itu langsung muter: buat makan, buat beli buku, buat bayar ojek anak ke sekolah.
Regulasi dan wacana penutupan tambang yang kian kencang belakangan ini membuat mereka seperti duduk di atas bara. Mereka paham negara butuh aturan, paham soal lingkungan dan keselamatan. Tapi mereka juga bertanya: kalau tambang ditutup hari ini, besok mereka makan dari mana? Anak mereka sekolah pakai apa?
“Jangan ambil piring nasi kami tanpa kasih piring pengganti, seloroh ibu lain dari Solok Selatan sambil menunjuk balitanya yang tertidur di gendongan. Kami siap diatur, siap pakai alat pengaman, siap bayar retribusi. Tapi jangan matikan sumber hidup kami dulu sebelum ada kerjaan lain.”
Rintihan itu akhirnya sampai ke telinga pemerintah. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Sumatera Barat, Helmi Heriyanto, S.T., http://M.Eng, turun langsung ke jalan. Ia tidak bicara dari balik meja, tapi berdiri di tengah massa, menerima bundel surat aspirasi yang diserahkan perwakilan ibu-ibu.
Dengan wajah empatik, Helmi mengakui dilema ini nyata.
“Kami catat dan pahami betul apa yang menjadi kebutuhan bapak dan ibu sekalian. Ini bukan sekadar soal tambang, ini soal dapur, soal anak sekolah, soal martabat keluarga,” ujarnya.
Ia menegaskan Pemprov Sumbar tidak menutup mata. Aspirasi itu, katanya, tidak akan berhenti di meja dinas.
“Kami akan bahas secara internal terlebih dahulu, lalu segera dikoordinasikan dengan Menteri ESDM dan instansi terkait di pusat. Kami cari solusi terbaik: bagaimana hukum tetap ditegakkan, tapi perut rakyat juga tetap terisi,” jelas Helmi. Massa menyambutnya dengan tatapan lega, meski cemas masih menggantung.
Aksi hari itu berjalan sangat tertib. Tidak ada lemparan, tidak ada makian. Yang ada hanya barisan ibu-ibu duduk lesehan, sebagian menyusui anaknya, sebagian lagi berdoa. Aparat kepolisian mengawal dengan cara humanis, bahkan membagikan air mineral.
Kini bola panas ada di tangan pemerintah pusat dan daerah. Ribuan kepala keluarga di 7 kabupaten sedang menahan napas. Mereka tidak menolak negara hukum. Mereka hanya memohon satu hal mendasar: beri ruang bagi kemanusiaan di dalam aturan.
Sebab di mata ratusan ibu yang berdemo hari itu, harapan itu sederhana sekali: izinkan mereka bekerja tenang, mencari rezeki halal dari tanahnya sendiri, menghidupi keluarga dengan kepala tegak, dan memastikan anak-anak mereka tidak jadi korban putus sekolah hanya karena sebuah regulasi yang kaku.
Reporter :Jeni
