Bontang – “Tidak boleh ada warga yang tercecer dari jaminan kesehatan,” tegas Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, dalam Forum Konsultasi Publik yang digelar oleh Dinas Kesehatan Kota Bontang pada Senin (27/10/2025). Forum ini menjadi ruang terbuka antara pemerintah dan masyarakat dalam membahas peningkatan kualitas layanan kesehatan serta berbagai isu publik lainnya.
Wali Kota yang akrab disapa Bunda Neni ini mengungkapkan bahwa saat ini sekitar 94% penduduk Bontang telah menjadi peserta aktif BPJS Kesehatan. Namun, masih ada 6% atau sekitar 11.000 jiwa yang belum terdaftar atau mengalami non-aktif kepesertaan akibat berhenti bekerja atau kesulitan membayar iuran mandiri.
“Pemerintah akan mengalokasikan dana dari APBD dan berkoordinasi dengan provinsi agar semua warga, terutama kelompok rentan, bisa masuk dalam jaminan BPJS,” ujarnya.
Cita-cita mencapai Universal Health Coverage (UHC) 100% menjadi fokus utama forum tersebut. Pemkot Bontang bertekad menjadikan layanan kesehatan sebagai hak dasar yang bisa dinikmati seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
Selain jaminan kesehatan, forum ini juga menyoroti isu depo air minum isi ulang yang belum sepenuhnya terpantau. Dari sekitar 100 depo yang beroperasi di Bontang, baru 16 yang memiliki izin resmi. Keluhan pun muncul dari pelaku usaha terkait mahalnya biaya uji laboratorium sebagai syarat perizinan.
Menanggapi hal itu, Wali Kota menyampaikan bahwa Labkesda Kota Bontang akan meluncurkan sistem digital berbasis barcode. Dengan sistem ini, masyarakat bisa memindai barcode untuk melihat hasil uji lab, dan hanya depo dengan hasil layak yang akan ditampilkan ke publik.
“Ini langkah adil. Usaha kecil tetap bisa berjalan, tapi masyarakat juga terlindungi dari risiko air minum yang tidak layak,” jelas Bunda Neni.
Selain itu, forum juga membahas edukasi pencegahan DBD, penanganan limbah dapur rumah tangga melalui Program SPPG, dan isu serius seperti kekerasan seksual terhadap anak. Seluruh isu tersebut dibahas secara terbuka dan partisipatif, dengan menghadirkan masukan dari perwakilan masyarakat dan stakeholder terkait.
Forum ini ditutup dengan penandatanganan berita acara kesepakatan, sebagai simbol komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat untuk menindaklanjuti semua rekomendasi yang muncul.
Dengan forum ini, Pemkot Bontang kembali menegaskan bahwa pembangunan kesehatan bukan hanya soal fasilitas medis, tetapi juga menyentuh dimensi sosial, lingkungan, dan perlindungan hak warga secara menyeluruh. (ADV).
