Balikpapan – Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberantasan Korupsi Daerah Wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) 2025 yang dipimpin Gubernur Kaltim, Dr. H. Rudy Mas’ud, menuai apresiasi tinggi dari Ketua KPK RI, Setyo Budiyanto. Acara yang digelar melalui Inspektorat Daerah Provinsi Kaltim ini berlangsung di Hotel Novotel Balikpapan, Rabu (10/9/2025).
Dalam sharing session bertema “Memimpin dengan Integritas, Membangun Daerah Tanpa Korupsi”, Setyo menilai kehadiran lengkap seluruh wali kota, bupati, hingga Ketua DPRD kabupaten/kota merupakan hal yang luar biasa.
“Biasanya di daerah lain jarang sekali formasinya lengkap. Ada yang berhalangan ke Jakarta, ada yang sibuk di kecamatan, atau alasan lainnya. Tapi di sini semua hadir. Itu artinya semangat kebersamaan dalam pemberantasan korupsi benar-benar nyata. Apresiasi setinggi-tingginya untuk Pak Gubernur yang berhasil menginisiasi kegiatan ini,” ungkap Setyo Budiyanto disambut tepuk tangan peserta.
Setyo menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan pidato atau seremonial. Lebih penting, kata dia, adalah bagaimana komitmen kepala daerah diterapkan dalam kebijakan, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, hingga proses perizinan.
“Korupsi itu soal mentalitas. Jangan ada sikap permisif, jangan ada pembiaran, dan jangan memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi. Pemberantasan korupsi harus menjadi budaya kerja, bukan hanya jargon,” tegasnya.
Ia juga menyinggung potensi besar yang dimiliki Kaltim: letak strategis, sumber daya alam melimpah, luas wilayah, dan SDM yang mumpuni. Namun semua itu, menurutnya, harus diimbangi dengan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari penyalahgunaan kewenangan.
“Pak Gubernur tidak bisa berjalan sendirian. Dukungan bupati, wali kota, hingga DPRD adalah harga mati untuk menentukan arah pembangunan daerah ini. Kebersamaan menjadi kunci,” pungkas Ketua KPK.(*)
