BERAU – Wakil Ketua II DPRD Berau, H. Sumadi, melaksanakan Reses II Masa Sidang 2025 di kediaman Bapak Ansori, RT 01 Kelurahan Gunung Panjang, Kamis sore (28/08/25) . Kegiatan diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Qur’an serta sambutan tokoh masyarakat setempat. Antusiasme warga tampak tinggi, dengan kehadiran masyarakat yang memadati lokasi acara.
Dalam kesempatan itu, berbagai aspirasi dan keluhan warga disampaikan. Mulai dari persoalan penerimaan siswa baru yang terkendala domisili, minimnya fasilitas sekolah negeri di Gunung Panjang, hingga kebutuhan akan penerangan jalan di Gang At-Taubah.
“Kami berharap ada sekolah negeri di Gunung Panjang, agar anak-anak tidak kesulitan saat mendaftar sekolah setiap tahun ajaran baru,” ujar salah satu warga.
Selain itu, persoalan ketersediaan gas elpiji yang sering langka juga menjadi sorotan. Warga berharap pemerintah daerah dapat memberikan solusi agar distribusi lebih merata.
Menanggapi aspirasi tersebut, Sumadi menyampaikan sejumlah program yang sudah disiapkan pemerintah. Ia menegaskan bahwa rencana pembangunan sekolah baru telah masuk dalam perencanaan daerah. “InsyaAllah pada 2026 sudah ada tambahan sekolah, termasuk SMP yang akan dibangun di kawasan Murjani Kelurahan Gunung Panjang,” jelasnya.
Terkait program kesejahteraan, Sumadi juga memaparkan adanya bantuan rumah layak huni hingga Rp20–30 juta per keluarga, sesuai dengan kriteria dan legalitas yang ditentukan. Ia juga menekankan bahwa seleksi program dilakukan oleh pemerintah, bukan anggota dewan.
“Kalau rumahnya sudah tidak layak, bisa mengajukan untuk rehab. Kalau punya tanah dengan legalitas lengkap, ada program pembangunan rumah sederhana senilai Rp30 juta per keluarga,” terang Sumadi.
Di bidang pendidikan, ia menambahkan bahwa mulai tahun 2026, program sekolah gratis akan diperluas. “Untuk TK, SD, SMP kewenangannya ada di kabupaten, sementara SMA hingga perguruan tinggi ada di provinsi. InsyaAllah tahun 2026 sudah gratis, sehingga tidak ada lagi anak-anak kita yang kesulitan melanjutkan sekolah,” ucapnya.
Mengenai kelangkaan gas, Sumadi mengingatkan warga agar yang berhak sesuai kategori miskin tetap terdaftar agar tidak terlewat dalam pendistribusian. “Kami di DPRD akan terus mendorong agar jatah gas untuk masyarakat bisa ditambah,” imbuhnya.
Selain pendidikan dan energi, warga juga menyoroti kebutuhan lapangan kerja. Sumadi menjelaskan bahwa pemerintah pusat maupun daerah sedang membuka berbagai peluang melalui program tenaga kesehatan, pendidikan, hingga sektor lain. Ia berpesan agar masyarakat tidak hanya menunggu bantuan, tetapi juga aktif berusaha.
“Allah berfirman, setelah shalat bertebaranlah di muka bumi untuk mencari rezeki. Pemerintah sudah berusaha memberikan fasilitas, tinggal bagaimana kita memanfaatkannya,” tutupnya.
Reses tersebut menjadi ruang dialog terbuka antara warga dan wakil rakyat. Aspirasi yang dihimpun akan menjadi bekal H. Sumadi untuk diperjuangkan dalam kebijakan daerah, terutama terkait peningkatan layanan pendidikan, distribusi energi, infrastruktur, hingga kesejahteraan masyarakat.(ADV)
