Foto : IG DPRD KALTIM
Balikpapan, 24 Juli 2025 — DPRD Kalimantan Timur bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Kaltim menggelar rapat intensif di Balikpapan guna membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Fokus utama pembahasan adalah sinkronisasi data dan evaluasi arah kebijakan anggaran sebagai dasar penyusunan APBD tahun berikutnya.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menekankan pentingnya proses verifikasi bersama guna memastikan akurasi laporan keuangan. Menurutnya, laporan pertanggungjawaban APBD harus menjadi pijakan yang kuat bagi perencanaan anggaran tahun mendatang.
“Verifikasi data ini sangat penting untuk memastikan keakuratan informasi yang disajikan. Ini bukan sekadar formalitas, tapi fondasi kebijakan keuangan kita ke depan,” ujar Ekti.
Sementara itu, Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menyoroti sejumlah isu strategis dalam pembahasan tersebut, seperti penurunan pendapatan daerah akibat fluktuasi harga batubara, belum terakomodasinya Nilai Jual Alat Berat (NJAB), serta belum tersalurkannya dana beasiswa stimulan.
“Pemerintah perlu bersiap ‘mengencangkan ikat pinggang’, jangan hanya bergantung pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari bagi hasil. Kita perlu inovasi pendapatan dan pengelolaan anggaran yang lebih adaptif,” tegas Hasan.
Kedua pimpinan DPRD sepakat bahwa sinergi antar lembaga merupakan kunci utama dalam membangun sistem pengelolaan anggaran yang kuat, responsif, dan berpihak kepada kebutuhan masyarakat Kalimantan Timur.(*)
