Samarinda – Dukungan penuh disampaikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur terhadap inisiatif Gubernur Rudy Mas’ud yang mendorong perusahaan tambang dan migas untuk bersinergi dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Langkah ini dinilai sebagai strategi jitu untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dan membangun kemandirian fiskal daerah.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, menyebut kebijakan gubernur sebagai bentuk keseriusan dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkeadilan dan berkelanjutan.
“Kita mendukung sepenuhnya pernyataan Pak Gubernur yang meminta pengusaha tambang dan migas untuk turut serta membangun Kalimantan Timur melalui kerja sama dengan BUMD kita,” ujarnya usai Rapat Paripurna ke-21, Selasa (1/7/2025) yang lalu.
Menurut Firnadi, selama ini peran BUMD dalam sektor energi dan pertambangan masih belum optimal. Padahal, banyak pekerjaan turunan seperti jasa bongkar muat, logistik, dan penyediaan fasilitas industri yang seharusnya bisa ditangani oleh BUMD daerah.
“Kita harapkan pekerjaan-pekerjaan turunan dari industri ini bisa dimaksimalkan oleh BUMD kita. Tentunya dengan skema dan standar yang dibicarakan bersama, agar kontribusi terhadap PAD semakin signifikan,” tegasnya.
Firnadi juga mengingatkan bahwa optimalisasi peran BUMD harus dibarengi dengan peningkatan kualitas manajemen dan kesiapan teknis agar bisa bersaing dan berperan aktif dalam rantai industri strategis. Ia memastikan Komisi II DPRD akan mendorong langkah konkret dan penguatan regulasi jika diperlukan.
Sebelumnya, Gubernur Rudy Mas’ud dalam pernyataannya di Jakarta menekankan pentingnya melibatkan perusahaan daerah dalam pengelolaan sektor batu bara dan migas, termasuk pengembangan potensi offshore. Ia juga mengajak perbankan daerah seperti Bankaltimtara untuk mendukung pembiayaan melalui layanan kredit modal kerja dan investasi.
“Bantu pengusaha lokal dan Perusda. Untuk peningkatan penerimaan asli daerah,” ujar Gubernur Rudy.
Firnadi menilai langkah ini sebagai bagian dari reformasi fiskal yang berorientasi pada keadilan dan keberlanjutan. Menurutnya, sinergi antara pemerintah, pengusaha, dan BUMD adalah kunci untuk melepaskan Kalimantan Timur dari ketergantungan pada pusat.
“Kita ingin daerah ini tidak hanya menjadi lumbung SDA nasional, tapi juga kuat secara ekonomi lokal,” pungkas Firnadi.
Dengan dukungan dari DPRD dan komitmen eksekutif, Kalimantan Timur memiliki peluang besar untuk mengubah arah pengelolaan kekayaan alamnya, menjadikannya instrumen kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar angka ekspor. (ADV).
