Balikpapan – Lonjakan jumlah lulusan SMP di Balikpapan setiap tahun tidak diimbangi dengan ketersediaan daya tampung di jenjang pendidikan menengah negeri. Hal ini diungkapkan H. Baba, Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, yang menyebut situasi tersebut sebagai darurat pendidikan.
Menurut data yang disampaikan H. Baba, sekitar 12.500 siswa lulus dari SMP setiap tahun, namun hanya 51 persen yang bisa tertampung di SMA negeri. Sisanya harus melanjutkan ke sekolah swasta dengan biaya yang lebih tinggi.
“Lulusan SMP itu kurang lebih 12.500 lebih. SMA baru bisa menampung sebanyak 51%. Sisanya ke swasta,” ujarnya di Kantor DPRD Kaltim, Jumat (4/7/2025).
Kondisi ini menimbulkan beban ekonomi tambahan bagi banyak keluarga. Orang tua murid mengeluhkan besarnya pungutan di sekolah swasta, terutama biaya gedung yang kerap memberatkan. H. Baba mengusulkan agar pemerintah provinsi mempertimbangkan pemberian subsidi melalui Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) untuk meringankan beban tersebut.
“SMA swasta ada uang gedung. Apa bisa di komparasi melalui BOSDA untuk sekolah swasta? Ada subsidi untuk uang gedung,” ungkapnya.
Sebagai langkah konkret, DPRD Kaltim telah meminta agar pemerintah provinsi segera membangun unit sekolah baru, baik di tingkat SMA maupun SMK, guna menanggulangi ketimpangan daya tampung yang terjadi setiap tahun.
“Kami meminta kepada pemerintah provinsi untuk dibangunkan SMA/SMK di Kota Balikpapan,” tegasnya.
Ia juga menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan koordinasi lintas sektor untuk mengevaluasi kondisi fasilitas pendidikan di seluruh wilayah Kalimantan Timur. Tujuannya adalah mencari solusi jangka panjang agar seluruh siswa dapat memperoleh akses pendidikan menengah yang layak dan merata.
Dengan meningkatnya angka lulusan dan keterbatasan jumlah sekolah negeri, pembangunan sekolah baru menjadi kebutuhan mendesak. Upaya ini tidak hanya penting untuk pemerataan pendidikan, tetapi juga untuk menjamin hak generasi muda dalam mengakses pendidikan yang berkualitas dan terjangkau. (ADV).
