Samarinda – Ketika harga kebutuhan pokok terus melambung, secercah harapan hadir bagi para guru swasta di Kalimantan Timur. Pemerintah Provinsi Kaltim memberikan insentif bulanan sebesar Rp500 ribu per orang, sebuah kebijakan yang dinilai sebagai bentuk nyata keberpihakan terhadap para pendidik non-negeri yang selama ini bekerja tanpa jaminan kesejahteraan.
Insentif ini disambut baik oleh berbagai pihak, termasuk DPRD Kaltim. Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, menilai langkah ini sebagai upaya konkret dalam menjembatani kesenjangan kesejahteraan antarpendidik.
“Ini bukan hanya soal angka, tetapi pengakuan terhadap kerja keras mereka. Insentif ini memberi semangat baru, terutama di tengah tekanan ekonomi saat ini,” ujarnya saat ditemui di Samarinda, Rabu (25/6/2025).
Menurut Salehuddin, program ini layak untuk dilanjutkan dan bahkan diperluas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025. Ia menekankan pentingnya prinsip keadilan dalam pembangunan pendidikan, yang tidak boleh membedakan guru negeri dan swasta dalam hal dukungan penghasilan dasar.
Langkah Pemprov Kaltim ini menjadi angin segar bagi para guru swasta yang seringkali harus menerima upah di bawah standar, bahkan tanpa tunjangan tetap. Di berbagai pelosok daerah, mereka mengajar dalam kondisi terbatas, tetapi tetap berkomitmen penuh dalam mendidik generasi bangsa.
Beberapa guru menyampaikan rasa terima kasih dan harapan agar insentif ini tidak berhenti sebagai program jangka pendek. Mereka berharap ada kelanjutan dalam bentuk jaminan sosial, pelatihan berkala, hingga akses beasiswa pendidikan anak.
Insentif ini juga dinilai sejalan dengan visi besar Kaltim dalam menyiapkan sumber daya manusia unggul menghadapi Ibu Kota Nusantara (IKN). Kualitas guru, termasuk yang berada di sekolah swasta, menjadi fondasi penting dalam mendukung transformasi pendidikan ke depan.
Dengan komitmen pemerintah daerah dan dukungan legislatif, para guru swasta kini memiliki alasan lebih untuk optimis. Kebijakan ini menjadi simbol pengakuan atas dedikasi mereka, sekaligus langkah awal menuju sistem pendidikan yang lebih adil dan setara di Kalimantan Timur. (ADV).
