Kukar – Dalam pusaran debu dan tanah longsor di Kilometer 28 Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan, satu hal belum juga runtuh: kecurigaan warga. Meski kajian awal Universitas Mulawarman menyatakan bencana itu bukan akibat tambang, warga tetap mendesak investigasi lebih netral dan menyeluruh.
Pada Selasa (24/6/2025), Komisi III DPRD Kalimantan Timur bersama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meninjau lokasi. Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) sebelumnya. Di lapangan, sejumlah warga menyuarakan kekhawatiran atas aktivitas tambang PT Baramulti Suksessarana Tbk (BSSR) yang diduga berkontribusi terhadap bencana tersebut.
“Sudah ada kajian komprehensif, tapi masyarakat tetap menganggap aktivitas tambang menjadi pemicu. Kami harap Inspektur Tambang bisa bekerja secara objektif dan transparan,” ujar Akhmed Reza Fachlevi, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim.
Dalam pertemuan itu, warga mengajukan tiga tuntutan penting: santunan dari pihak perusahaan, kejelasan status rumah relokasi yang saat ini bersifat pinjam pakai, serta identifikasi pihak yang bertanggung jawab atas insiden longsor. Komisi III menyatakan akan meneruskan ketiga poin tersebut ke Bupati Kutai Kartanegara.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas ESDM Kaltim Bambang Arwanto menyatakan akan segera mengirim surat ke Kementerian ESDM untuk menghadirkan Inspektur Tambang dari pusat. “Kami ingin tim independen turun langsung agar investigasi ini tidak berpihak. Bila terbukti kesalahan ada pada PT BSSR, maka kami akan minta perusahaan bertanggung jawab,” tegasnya.
Pihak PT BSSR melalui Kepala Teknik Tambang (KTT) Doni Nababan menyatakan kesiapan perusahaan mengikuti investigasi. Ia menegaskan bahwa disposal perusahaan telah direklamasi sejak 2024 dan berada di posisi lebih rendah dari titik longsor.
“Area longsor berada di ketinggian 147 meter, sedangkan kolam kami di 134 meter. Secara ilmiah, air tidak mungkin mengalir ke atas,” jelas Doni. “Namun kami tetap peduli. Bila diminta membantu warga, kami siap.”
Dengan langkah terbuka pemerintah dan DPRD Kaltim, harapan terhadap proses investigasi independen semakin kuat. Warga Batuah pun berharap kepastian dan keadilan segera hadir di tengah ketidakpastian yang menyelimuti desa mereka. (ADV).