Samarinda – “Serapan tinggi tak selalu berarti tepat sasaran.” Pernyataan itu mengemuka dalam pandangan Fraksi PKS DPRD Kalimantan Timur saat Rapat Paripurna DPRD Kaltim yang digelar Selasa (17/6/2025) di Gedung DPRD Kaltim. Dalam sidang yang membahas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Fraksi PKS mengkritisi tingginya realisasi belanja daerah yang dinilai belum sepenuhnya memberikan manfaat konkret bagi masyarakat, khususnya di wilayah pinggiran.
Dalam laporan tersebut, realisasi belanja daerah mencapai Rp19,61 triliun atau sekitar 92,31 persen dari total anggaran. Rinciannya meliputi belanja operasi 92,89 persen, belanja modal 92,13 persen, dan belanja transfer 91,13 persen. Meski capaian ini menunjukkan disiplin fiskal yang baik, Fraksi PKS mengingatkan bahwa tingginya serapan anggaran belum tentu menjamin efektivitas program.
“Fraksi PKS mengingatkan bahwa serapan anggaran tinggi belum tentu mencerminkan efektivitas belanja, jika tidak berbanding lurus dengan kualitas output dan outcomenya,” ujar Subandi, juru bicara fraksi dalam sidang tersebut.
Subandi menyampaikan bahwa banyak kebutuhan dasar masyarakat, terutama di kawasan perbatasan dan terpencil, belum tertangani secara memadai. Ia menyoroti kondisi infrastruktur jalan yang buruk, yang menghambat mobilitas dan distribusi barang serta pelayanan publik. Selain itu, sektor pendidikan dan kesehatan juga disebut masih tertinggal dalam hal ketersediaan tenaga dan sarana.
“Pelaksanaan program prioritas harus merata hingga ke pelosok, agar masyarakat di daerah terpencil tidak terus tertinggal,” tegas Subandi.
Ia menambahkan bahwa ketimpangan ini mengindikasikan belum selarasnya prioritas belanja daerah dengan kebutuhan riil masyarakat. Kekurangan guru, minimnya ruang belajar, serta kurangnya tenaga medis dan fasilitas kesehatan menjadi contoh nyata tantangan yang harus segera ditangani secara sistemik.
Sebagai solusi, Fraksi PKS mendesak agar program pembangunan ke depan berbasis pada kebutuhan masyarakat lokal, bukan sekadar proyek strategis yang bersifat top-down. Mereka juga mendorong agar alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan ditingkatkan secara terukur dan berkelanjutan, guna mengejar ketertinggalan layanan dasar di daerah pinggiran.
Lebih lanjut, PKS menekankan pentingnya transparansi anggaran sebagai langkah krusial dalam reformasi tata kelola keuangan daerah. Penguatan sistem pengawasan internal dan pemanfaatan teknologi informasi untuk menyajikan data anggaran secara real-time dinilai bisa meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik.
Langkah-langkah ini diharapkan mampu menekan pemborosan anggaran sekaligus memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan oleh Pemprov Kaltim benar-benar menyasar kebutuhan yang paling mendesak di masyarakat. (ADV).
