Samarinda – Fraksi PPP-Demokrat DPRD Kalimantan Timur menyuarakan pentingnya kesinambungan arah pembangunan daerah dengan agenda nasional menuju Indonesia Emas 2045. Seruan ini muncul dalam Rapat Paripurna ke-19 yang digelar pada Selasa (17/6/2025) di Gedung DPRD Kaltim.
Dalam pernyataannya, Nurhadi Saputra selaku juru bicara fraksi, menegaskan bahwa setiap langkah pembangunan di Kaltim harus berpijak pada perencanaan jangka panjang nasional. Ia menyoroti bahwa Pilkada serentak dan pelaksanaan APBD 2024 menjadi momen penting dalam menentukan arah kebijakan.
Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Hasanuddin Mas’ud, serta dihadiri langsung oleh Gubernur Rudy Mas’ud.
Fraksi PPP-Demokrat memberikan apresiasi atas capaian pendapatan daerah yang mencapai Rp22,08 triliun atau 104,07 persen dari target. Namun, mereka juga mencatat adanya pos-pos pendapatan yang belum mencapai target, termasuk pajak daerah dan dana alokasi umum (DAU).
Lebih lanjut, realisasi belanja yang hanya 92,19 persen atau sekitar Rp20,46 triliun dari total anggaran Rp22,19 triliun, dinilai menunjukkan lemahnya perencanaan.
“Ini menjadi catatan serius yang harus segera dievaluasi,” ujar Nurhadi.
Ia juga mengangkat temuan audit yang mencakup 1.900 poin dan 62 rekomendasi, yang menurutnya memerlukan penjelasan dan tindak lanjut konkret.
Dari aspek sosial ekonomi, fraksi menyoroti tingkat kemiskinan yang masih tinggi, yaitu 5,78 persen atau sekitar 221 ribu jiwa. Daerah Mahakam Ulu menjadi sorotan karena angka kemiskinannya mencapai 10,75 persen. Nurhadi menekankan perlunya intervensi lebih terarah dari Pemprov.
Fraksi PPP-Demokrat juga menyampaikan 11 catatan strategis kepada pemerintah, antara lain:
- Normalisasi Sungai Sangatta untuk antisipasi banjir,
- Pembangunan pelabuhan perikanan di Sangatta Timur,
- Distribusi BBM untuk nelayan,
- Pembangunan rumah sakit di Wahau dan Berau,
- Perbaikan Jalan Nasional Samarinda–Bontang,
- Penyelesaian proyek Tol Samarinda–Bontang,
- Peningkatan Jalan Mulawarman Balikpapan,
- Evaluasi kualitas jalan Tol Balsam,
- Penanganan krisis air bersih di Balikpapan,
- Kebutuhan sekolah menengah di sejumlah wilayah,
- Evaluasi total drainase di Samarinda dan Balikpapan akibat banjir tahunan.
“Ini adalah suara masyarakat yang terus kami bawa ke forum resmi, agar menjadi prioritas bersama,” tegas Nurhadi, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Komisi II DPRD Kaltim.
Ia berharap pemerintah daerah menunjukkan respons cepat dan kebijakan yang lebih terstruktur agar tantangan pembangunan dapat diatasi secara menyeluruh. (ADV).