Samarinda – DPRD Kalimantan Timur resmi menerima penyampaian Nota Keuangan dan Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2024, dalam Sidang Paripurna ke-18 yang digelar di Gedung DPRD Karang Paci pada Kamis (12/6/2025).
Rapat yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menjadi tonggak penting dalam proses pengawasan keuangan daerah, terlebih dengan capaian realisasi pendapatan yang melampaui target. Gubernur H. Rudy Mas’ud berhalangan hadir dan menunjuk Arif Murdianto, Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Keuangan, untuk membacakan nota keuangan.
Dalam sambutannya, Ekti menyampaikan pesan sosial yang berkaitan dengan peringatan Hari Donor Darah Sedunia, menyamakan semangat donor dengan transparansi anggaran yang menuntut keikhlasan dan tanggung jawab sosial.
Sementara itu, Arif menegaskan bahwa penyampaian nota ini bukan hanya prosedural, melainkan juga bukti komitmen terhadap akuntabilitas publik. Ia menyampaikan bahwa laporan keuangan Pemprov Kaltim telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kaltim melalui dua tahap sejak Februari hingga Mei 2025.
“Total realisasi pendapatan tahun 2024 mencapai Rp22,08 triliun dari target Rp21,22 triliun, atau 104 persen,” ungkap Arif.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga mencatatkan kinerja positif, yakni Rp10,23 triliun dari target Rp9,98 triliun atau sekitar 102,53 persen. Pendapatan dari pajak daerah bahkan menembus Rp8,87 triliun dari target Rp8,59 triliun.
Adapun dari sisi belanja transfer ke pemerintah kabupaten/kota, tercatat realisasi sebesar Rp64,23 miliar atau sekitar 97,93 persen dari pagu anggaran. Dukungan pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2023 sebesar Rp976,5 miliar turut memperkuat posisi fiskal daerah.
Arif berharap DPRD dapat segera menyetujui Raperda ini menjadi Perda dan selanjutnya dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri.
Merespons penyampaian tersebut, Ekti menyampaikan bahwa DPRD berkomitmen menindaklanjuti dokumen itu melalui pembahasan di masing-masing fraksi.
“Pandangan umum fraksi akan kami sampaikan pada sidang berikutnya, sesuai dengan mekanisme evaluasi,” ujar Ekti.
Dengan pencapaian yang konsisten melampaui target, pengelolaan keuangan daerah Kalimantan Timur dinilai berada pada jalur yang sehat. Hal ini membuka ruang lebih besar bagi alokasi anggaran di sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta memperkuat daya tarik investasi.
Ekti mengingatkan bahwa keberhasilan ini harus diiringi dengan semangat kolaborasi lintas sektor agar manfaat anggaran benar-benar dirasakan oleh masyarakat. (ADV).
