Samarinda – Dalam prosesi pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Dr. Aulia Rahman Basri dan H. Rendi Solihin, Ketua Fraksi PKS DPRD Kalimantan Timur, Firnadi Ikhsan, menyampaikan harapannya agar pemerintahan baru segera bekerja menjawab berbagai tantangan yang selama ini dihadapi masyarakat. “Kami yakin, kepemimpinan beliau akan terbuka dan mewakili masyarakat Kukar,” ujarnya usai menghadiri pelantikan yang dipimpin Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud di Pendopo Odah Etam, Senin (23/6/2025).
Sebagai legislator dari daerah pemilihan Kukar, Firnadi menegaskan bahwa sinergi antara pemkab dan pemprov menjadi fondasi penting dalam percepatan pembangunan. Ia menilai bahwa kebijakan lintas sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja perlu dijalankan searah agar dampaknya dapat dirasakan merata hingga pelosok daerah.
Ia juga menaruh perhatian besar pada kondisi infrastruktur di hulu Mahakam yang menurutnya masih jauh dari memadai. “Daerah seperti Kota Bangun, Kedohan, dan Ketapang, bahkan hingga perbatasan Kutai Barat, masih sangat tergantung pada akses jalan yang minim,” jelasnya. Menurut Firnadi, medan berat dan kondisi rawa menjadi tantangan tersendiri, sehingga diperlukan inovasi konstruksi jalan yang tahan lama.
Di sisi lain, Firnadi menyampaikan bahwa pemberdayaan ekonomi lokal harus menjadi agenda prioritas. Ia menekankan bahwa keberhasilan program UMKM tidak boleh berhenti pada bantuan alat, melainkan perlu diikuti dengan pembinaan sumber daya manusia dan strategi pemasaran yang mendorong daya saing produk.
“Kukar dikenal aktif membina UMKM, banyak event dan bantuan modal telah diberikan. Sekarang kami berharap tidak hanya bantuan peralatan, tapi juga peningkatan SDM dan terobosan pemasaran agar UMKM punya daya saing dan benar-benar meningkatkan pendapatan keluarga,” paparnya.
Firnadi berharap, dengan formasi kepemimpinan baru, akan lahir kebijakan-kebijakan progresif yang mampu mengatasi kesenjangan pembangunan antardaerah. Ia menyebut bahwa pelantikan ini adalah titik awal untuk menjalankan amanat masyarakat Kukar dengan lebih inklusif.
Ia menutup pernyataannya dengan menekankan pentingnya kolaborasi antarlembaga demi terciptanya pembangunan yang adil dan berkelanjutan di seluruh wilayah Kukar. (ADV).
