Jahidin: Kaltim Kaya Batu Bara, Tapi 211 Desa Masih Gelap Gulita

Jahidin, anggota DPRD Kaltim
Jahidin, anggota DPRD Kaltim

Samarinda – Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Jahidin, melontarkan kritik tajam terhadap kondisi ketimpangan energi di provinsi penghasil batu bara terbesar di Indonesia. Ia menyebut masih ada 211 desa di Kaltim yang belum menikmati akses listrik secara layak.

“Seperti ayam jantan kelaparan di lumbung padi,” ujar Jahidin, menggambarkan ironi yang dialami masyarakat Kaltim. Meski kaya sumber daya energi, distribusi listrik dan bahan bakar subsidi dinilai belum merata.

Ia menyoroti sistem kelistrikan nasional yang dinilai terlalu tersentralisasi dan tidak memprioritaskan daerah penghasil energi seperti Kaltim.

“Kita ini penghasil batu bara, tapi listrik di kampung-kampung masih banyak yang belum masuk. Di Sulsel dan Jawa yang beli batu bara dari kita, justru listriknya stabil. Saya punya rumah di Makassar, dan di sana tidak pernah mati lampu,” ungkapnya.

Jahidin menegaskan bahwa DPRD Kaltim telah beberapa kali memanggil pihak PLN, Kementerian PUPR, dan instansi terkait untuk mendesak percepatan elektrifikasi desa. Namun, hingga kini banyak wilayah—khususnya daerah perbatasan seperti Mahakam Ulu—masih belum mendapat aliran listrik permanen.

“Ini tanah kita, sumbernya dari kita, tapi hasilnya tidak kembali ke kita. Kita tidak bisa terus jadi penonton saat sumber daya kita dikuras untuk kebutuhan daerah lain,” tegasnya.

Tak hanya kelistrikan, Jahidin juga menyinggung persoalan kelangkaan solar bersubsidi. Ia menyampaikan bahwa banyak pelaku UMKM di Kaltim harus rela mengantre hingga dua atau tiga hari di SPBU, bahkan tak jarang pulang tanpa hasil karena stok solar habis.

“Kalau pengusaha di Jawa mau beli solar tinggal datang, di sini kadang antre dua hari pun belum tentu dapat,” keluhnya.

Sebagai anggota Fraksi PKA, Jahidin mendesak pemerintah pusat untuk mengubah pendekatan dalam pembangunan energi nasional. Ia menekankan pentingnya keberpihakan yang lebih adil terhadap daerah penghasil energi.

“Kami dari DPRD terus kawal. Tapi komitmen pusat juga harus jelas. Ini soal keadilan bagi rakyat Kaltim,” pungkasnya. (ADV).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *